Tidak ada kategori

Karya tulis ini membahas tentang kesiapan desa untuk melaksanakan kewenagan desa sesuai amanat UU Desa yaitu UU No. 6 Tahun 2014. Dalam UU yang mengatur tentang desa tersebut telah memberikan ruang bagi pemerintah desa dalam melakukan pembangunan desa dan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan dengan kewenangan yang dimilikinya. Ruang lingkup kewenangan desa berdasarkan hak asal-usulnya meliputi : sistem organisasi perangkat desa, sistem organisasi masyarakat adat, pembinaan kelembagaan masyarakat, pembinaan lembaga dan hukum adat, pengelolaan tanah kas desa, pengelolaan tanah desa atau tanah hak milik desa yang menggunakan sebutan seempat dan pengelolaan tanah bengkok.