Hubungan Paritas terhadap Minat Penggunaan Alat Kontrasepsi di Puskesmas Banguntapan II Bantul Yogyakarta

Keterangan Bibliografi
Penulis : Meta Kaporina
Dosen Pembimbing : Maulita Listian Eka Pratiwi
Penerbit : Program Studi Bidan Pendidik Jenjang Diploma IV Fakultas Ilmu Kesehatan di Universitas Aisyiyah Yogyakarta
Kota terbit : Yogyakarta
Tahun terbit : 2016
No Mhs :
Subyek : Pengendalian Kelahiran
Klasifikasi : 613.9 Met H
Bahasa : Indonesia
Edisi :
Halaman : xiv:62 hlm; 29,5 cm
Keyword :
Status referensi : Buku Referensi
Lokasi :
Jenis Koleksi Pustaka

TA_Skripsi

Kategori Pustaka

Tidak ada kategori

Abstraksi

Meta Kaporina. Hubungan Paritas terhadap Minat Penggunaan Alat Kontrasepsi di Puskesmas Banguntapan II Bantul Yogyakarta. Yogyakarta: Program Studi Bidan Pendidik Jenjang Diploma IV Fakultas Ilmu Kesehatan di Universitas Aisyiyah Yogyakarta, 2016. Subyek: Pengendalian Kelahiran. Klasifikasi: 613.9 Met H. Skripsi.

Keluarga Berencana adalah upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan, melalui promosi, perlindungan dan bantuan sesuai hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga berkualitas. Sesuai UU No. 52 tahun 2009 mendukung Program KB sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan keluarga sehat dan berkualitas. Pengaturan kehamilan dalam program KB dilakukan menggunakan alat kontrasepsi (KemenKes RI, 2014). Pelaksanaan KB dengan pertimbangan kemaslahatan, dibolehkan dalam Islam karena pertimbangan (misalnya) ekonomi, kesehatan dan pendidikan. Artinya dibolehkan bagi orang-orang yang tidak sanggup membiayai kehidupan anak, kesehatan dan pendidikannya untuk menjadi akseptor KB. Hal inilah yang melatarbelakangi penelitian ini mengenai hubungan paritas terhadap minat penggunaan alat kontrasepsi di Puskesmas Banguntapan II Bantul Yogyakarta. Penelitian menunjukkan bahwa ada hubungan yang signifikan antara paritas dengan minat penggunaan alat kontrasepsi di Puskesmas Banguntapan II Bantul Yogyakarta.

Inventaris
# Inventaris Perpustakaan Dapat dipinjam Status Ada
1 182/H1/2020 Kantor Pusat Tidak