Buku

Tidak ada kategori

Guna melindungi kemurnian pemilihan umum bagi demokrasi, sejumlah perbuatan curang dalam pemilu telah masuk dalam tindak pidana. UU pemili selain mengatur bagaimana pemilu dilaksanakan juga melarang sejumlah perbuatan yang dapat menghancurkan hakikat free and fair election serta mengancam pelakunya dengan hukuman. Penyelesaian tindak pidana pemilu dilakukan dengan sistem peradilan pidana yang dimulai dari instansi kepolisian yang bertugas melakukan penyelidikan, selanjutnya kejaksaan yang bertugas melakukan penuntutan perkara ke depan pengadilan, dan kemudian hakim yang bertugas memeriksa suatu perkara di pengadilan. Kesemuanya itu dibahas secara jelas dalam buku ini yang terbagi dalam 7 bab, yaitu: Definisi tindak pidana pemilu; Tindak pidana pemulu: suatu tinjauan; Mekanisme penyelesaian tindak pidana pemilu; Catatan tindak pidana pemilu pada pemilu 1999; Penyelesaian laporan tindak pidana pemilu (Studi kasus pemilu 1999); Lima tindak pemilu: suatu analisis; dan Penutup.